Sidoarjo, suaraharapan.online
Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Opini WTP yang diraih dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 ini menjadi yang ke tiga belas kali
berturut-turut sejak tahun 2013 lalu.
Dari hasil laporan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 tersebut diserahkan serentak kepada 33
kabupaten/kota di Jawa Timur, Jumat (29/5/2025).
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 itu diserahkan kepada Bupati Sidoarjo H.
Subandi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin di
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih.
Dalam penyerahannya, kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi didampingi Sekda Sidoarjo Fenny
Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah.
Bupati Subandi mengaku sangat bersyukur karena Pemkab Sidoarjo mampu
mempertahankan capaian opini WTP untuk ketiga belas kali berturut-turut.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada.
“Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar ya.
Menurut Bupati Subandi, laporan ini bukan hanya menjadi instrumen penting dalam Tranfaransi
dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah daerah.
Subandi berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan, karena
Capaian opini WTP ini menjadi tolak ukur, karena menjadi bentuk komitmen
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan
akuntabel,” ujarnya.
Bupati Subandi mengatakan capaian opini WTP merupakan hasil kerja keras bersama seluruh
Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo.
,”Untuk itu,” ia akan terus mendorong
jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempertahankan dalam kinerja yang disiplin dan transparan.
“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk
mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,
pungkasnya, (Kin)
