Sidoarjo, suaraharapan.online
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat tata kelola keuangan daerah
dan penatausahaan aset. berbagai upaya itu dilakukan sebagai
bagian dari upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam penguatan tersebut juga dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan
pendapatan, belanja, hingga aset daerah di seluruh perangkat daerah.
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah
menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus
melakukan perbaikan, di masa depan untuk kepentingan daerah.
Bagi seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola
keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,”
ujarnya.
,”Usai exit meeting pemeriksaan LKPD di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo,
Senin (25/5/2026).
Menurut Subandi, penguatan pengawasan internal serta peningkatan disiplin administrasi
akan terus dilakukan demi mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Subandi ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan
pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal,” tuturnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat
perhatian dan pembenahan, mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja,
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah.
“Pengawasan internal juga terus diperkuat guna meminimalisasi potensi kesalahan
administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur,
Catur menyampaikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari
upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen
evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai
ketentuan,” jelasnya.
BPK juga mendorong seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja dan penatausahaan aset daerah.
Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu faktor
penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” pungkasnya. ( Kin ).
