Sidoarjo, suaraharapan.online
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Gerakan
Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan RT/RW dan Rumah Ibadah
(GARDU Sosial) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja, serta menekan angka kemiskinan akibat risiko kerja.
Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, yang hadir mewakili
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., dan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik
Idayana, S.A.P.
Dalam kegiatan yang digelar di Tugu Jayandaru Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Minggu (21/6/2026),
turut dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Kepala BPPD
Kabupaten Sidoarjo, Ketua PKDI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Kepala
BPJS Ketenagakerjaan Juanda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Krian, Camat,
Lurah/Kepala Desa, serta Ketua RT/RW.
Dalam sambutannya, Fenny menyampaikan bahwa program jaminan sosial
ketenagakerjaan menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman,
terutama bagi pekerja informal.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan
perlindungan. Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat akan
mendapatkan perlindungan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun risiko
lainnya,” ujar Fenny.
Ia menjelaskan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diberikan kepada peserta yang
meninggal dunia, tetapi juga bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
Yang penerima upah bayar iurannya Rp16.800 dan yang bukan penerima upah bayar iuranyan
Rp11.800 per bulan. Kalau terjadi kecelakaan kerja, semuanya ditanggung
penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh.
Apabila terjadi risiko meninggal dunia,
ahli waris juga mendapatkan santunan,” jelasnya.
Fenny menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo telah mengikut sertakan BPJS
Ketenagakerjaan untuk ekosistem pedesaan mulai dari perangkat desa, kepala desa,
kader kesehatan, kader PPKBD hingga kader sub-PPKBD.
“Ini merupakan bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk membangun
kehidupan yang lebih baik dan saya memohon pada pengurus PKDI bahwa tidak hanya di perangkat, BPD, RT/RW, dan kader namun program BPJS Ketenagakerjaan
ini bisa digetok tularkan kepada yang lain supaya tidak terjadi kemiskinan mendadak
dan kemiskinan ekstrem.
Karena sanak saudara, anak-anak, dan keluarga kalau ikut ini pasti
akan ditanggung pula beasiswanya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, Arie Fianto Sofyan,
S.E., M.Sos, menyampaikan bahwa saat ini peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 487 ribu peserta atau 39,60 persen.
Namun masih terdapat sekitar 631 ribu masyarakat yang belum terlindungi.
“Masih banyak masyarakat yang perlu kita dorong agar mendapatkan perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika tidak segera dilindungi, ke depan bisa menjadi
potensi munculnya kemiskinan baru,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan kepada ahli waris
peserta.
Santunan diberikan kepada Siti Rohma, ahli waris almarhum Abdul
Malik, Perangkat Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, sebesar Rp109.728.060.
Santunan lainnya diberikan kepada Nur Laili Fitria, ahli waris Wahyudi Sugianto,
peserta bukan penerima upah yang bekerja sebagai ojek online, sebesar Rp238 juta.
Arie menjelaskan, santunan tersebut tidak hanya berupa jaminan kematian, tetapi juga
mencakup manfaat beasiswa bagi anak peserta mulai jenjang TK hingga perguruan tinggi.
Tantangan saat ini adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami
perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Melalui GARDU Sosial, RT/RW dan rumah ibadah diharapkan menjadi pusat edukasi
masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pekerja. Dalam peluncuran tersebut juga
dilakukan penyematan simbol kepada ekosistem rumah ibadah sadar jaminan
sosial ketenagakerjaan dari Masjid Al Barokah (Makah),
Perum Watasa, Desa
Sumput, Kecamatan Sidoarjo yang telah mendaftarkan sebanyak 42 peserta, serta
ekosistem RT/RW sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dari RW 9 Desa Sidorejo,
Kecamatan Krian yang telah memiliki hampir 1.200 peserta.
“Kami berharap ekosistem rumah ibadah dan RT/RW ini menjadi role model bagi
wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo.
Program ini harus terus digetok-tularkan agar
masyarakat mendapatkan informasi dan semakin sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial, pungkasnya, (Kin)
