Jatim, suaraharapan.online
Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama berinisial CA resmi dilimpahkan bersama barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Dalam perkara yang berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2024 tersebut, negara cq. Pemerintah Kota Surabaya diduga mengalami kerugian mencapai Rp10 miliar.
Pada hari Senin tanggal 16 November 2026 bertempat di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya TA. 2016-2024 dari Penyidik Pidsus Kejati Jatim.
Tahap 2 dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Dalam Tahap 2 tersebut turut diterima pula sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut diantaranya adalah 8 box container dokumen, buku rekening, 1 unit laptop, 1 unit handphone, uang tunai serta tanah dan bangunan.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan kejaksaan, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum saat menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
Modus yang diungkap penyidik yakni tersangka diduga memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan sekaligus membuat dokumen administrasi seolah-olah dana tersebut digunakan bagi kebutuhan operasional KBS.
Pengeluaran itu antara lain dicatat untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, hingga perbaikan sarana dan prasarana penunjang kebun binatang.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan tersebut diduga justru dialihkan untuk memenuhi kepentingan pribadi tersangka.
Akibat perbuatan yang disangkakan tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai kurang lebih Rp10 miliar.
Atas perbuatannya, CA disangkakan dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, tersangka juga dihadapkan pada dakwaan kedua Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai proses Tahap II, JPU melanjutkan penahanan terhadap CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
Penahanan tersebut dilakukan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan. Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan.(mon)
















