banner 728x250

Perkuat Ketahanan Keluarga, Bupati Subandi Minta 346 PPKBD Optimalkan Delapan Fungsi Keluarga

Sidoarjo, suaraharapan.online

Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) diminta mengoptimalkan penerapan delapan fungsi
keluarga di tengah masyarakat.

Mereka diharapkan menjadi penggerak program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri kegiatan
penguatan peran PPKBD dalami implementasi delapan fungsi keluarga yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri para penyuluh dan koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Sidoarjo. Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader PPKBD atas keikhlasan, pengabdian, serta kerja keras mereka selama ini. Ia berharap para kader terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping, sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga.

“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Menurut Subandi, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya
manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program yang dilaksanakan.

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

Untuk mewujudkannya, ia meminta seluruh kader PPKBD memperkuat penerapan
delapan fungsi keluarga. Meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih,
perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian
lingkungan.

Penerapannya dapat diwujudkan melalui penguatan pola pengasuhan anak,
pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting.

Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat,” tegasnya.

Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan
Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo
tercatat sebesar 14,8 persen pada 2021.

Angka tersebut turun menjadi 8,4 persen
pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024. Untuk menekan angka tersebut, ia menekankan tiga langkah strategis. Pertama,
memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD harus mampu
mengenali kebutuhan dan persoalan keluarga di wilayah masing-masing sehingga
intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor.

Sinergi PPKBD dengan pemerintah desa,
Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah harus
mampu menghadirkan solusi nyata bagi keluarga. Ketiga, memastikan edukasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berujung pada perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, kualitas keluarga
yang sehat, mandiri, dan harmonis dapat terus ditingkatkan. Ia juga menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan pada 2025 mencapai sekitar 2,4 juta jiwa.

Jumlah tersebut menjadi potensi pembangunan sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam memastikan setiap keluarga memperoleh edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.

Dalam kesempatan itu, Subandi turut menyampaikan dukungannya terhadap
pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo. Program
pemerintah pusat tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas gizi anakanak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita
dan ibu hamil.

Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini,
angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan penguatan peran PPKBD menjadi penting di tengah beragam persoalan sosial yang dihadapi keluarga. Mulai dari persoalan stunting, anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan kader yang dekat dengan kehidupan masyarakat. PPKBD diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan keluarga di masing-masing wilayah. “Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.

Heni menjelaskan, kegiatan penguatan peran PPKBD tersebut menghadirkan
narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan memperoleh penguatan pemahaman dan kapasitas dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi
delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten
Sidoarjo,” pungkasnya. (Kin)

banner 325x300