Sidoarjo, suaraharapan.online
Masalah sampah yang terus meningkat di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius pemerintah
daerah. Karena selama ini menjadi momok, Bupati Sidoarjo, H. Subandi menegaskan bahwa penanganan sampah bukan
hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen
masyarakat dan stakeholder.
Disampaikan usai melakukan pendampingan di tiga desa, yakni Desa
Kepadangan dan Desa Kebaron Kecamatan Tulangan, serta Desa Ketegan
Kecamatan Tanggulangin di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (22/4/2026).
Subandi menyoroti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R).
Terkait pemetaan TPS3R yang tidak berjalan, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhad
ap sampah,
Subandi telah menginstruksikan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendampingan intensif, terutama pada TPS3R
yang saat ini tidak beroperasi secara maksimal.
“Ia mengatakan” b
ahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Kepala Plt. DLHK,
untuk terdapatkam pengelolaan TPS3R yang tidak berjalan, maka hal tersebut harus
dikawal.
“Ia,” juga menyampaikan bahwa akan dilakukan pemetaan terhadap berbagai
persoalan yang ada, yang belum terpecahkan masalah sampah, baik dari sisi pengelolaan, lokasi, maupun faktor lainnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan evaluasi rutin setiap
bulan, bahkan dilakukan pemantauan setiap hari, untuk memastikan setiap kendala di lapangan
segera mendapatkan solusi.
Subandi Bupati Sidoarjo juga mengingatkan bahwa penanganan sampah
dibutuhkan kerja keras dan kesadaran masyarakat.
Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan,
bahkan berasal dari luar wilayah desa.
Sebagai langkah tegas dan bijak dalam menegakkan tata tertib (tatib) pengelolaan sampah,
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana menggandeng pihak kepolisian.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar
aturan.
” Ditegaskan” bahwa apabila sudah diberikan peringatan namun masih tetap
melanggaran, maka pihaknya akan melibatkan kepolisian untuk menindaklanjuti
sebagai bagian dari upaya agar penanganan sampah dapat berjalan secara efektif.
Sementara itu, Plt. Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono mengungkapkan
bahwa banyak desa sebenarnya sudah memiliki struktur pengurus pengelolaan
sampah, namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Arif menjelaskan bahwa permasalahan pertama masalah sampah terletak pada manajemen yang kurang
baik, di mana pengurus sudah ada namun tidak berjalan.
Ditambahkan bahwa
apabila manajemennya baik, hasil pemilahan dapat dijual dan residunya akan dibantu
untuk diangkut.
Dalam permasalahan kedua, menurutnya, adalah adanya tungku yang tidak
dimanfaatkan, sehingga pihaknya akan melakukan pendampingan untuk proses
pembakaran yang benar menggunakan insinerator.
Untuk menekankan bahwa iuran masyarakat, baik Rp15.000, Rp20.000, hingga Rp25.000,
harus dikelola dengan transparansi tinggi.
Dana tersebut idealnya dialokasikan secara
mendetail untuk petugas pemilah, transportasi, dan residu ke TPA.
Arif Mulyono memperingatkan bahwa apabila ditemukan adanya oknum pengurus
yang tidak amanah dalam mengelola dana iuran, hal tersebut dapat masuk ke ranah
hukum pidana.
Ianjut Arif Mulyono, bahwa masyarakat yang merasa kesal dapat menyampaikan
pengaduan apabila sudah membayar namun pengelolaan sampah tidak berjalan.
Disampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan untuk membentuk
kepengurusan baru yang lebih akuntabel dan istiqomah.
Subandi kembali mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat
bergantung pada sinergi mulai dari tingkat tertinggi hingga akar rumput.
Masalah sampah merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari
Bupati, DLHK, Camat, Kepala Desa, hingga tingkat RT/RW, serta masyarakat.
Bahwa saat ini semua pihak sedang berupaya serius atau “berperang” melawan
sampah, yang hanya dapat diselesaikan apabila masyarakat memiliki kesadaran. ( Kin )
