Sidoarjo, suaraharapan.online
DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna tahunan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 , pada Kamis (16/4/2026) siang.
Sebanyak 29 rekomendasi yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam sidang paripurna tersebut, demi meningkatkan di segala lini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Abdillah Nasih didampingi tiga Wakil Ketua H. Suyarno, H. Kayan dan H. Warih Andono, serta dihadiri Bupati H. Subandi, sidang dimulai pukul 14.00, berlangsung lancar. Hadir pejabat OPD jajaran Pemkab Sidoarjo dan unsur Forkompinda Sidoarjo.
H. M. Rojik sebagai juru bicara menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada eksekutif sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang lebih baik.
Di antaranya meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, serta perbaikan anggaran, perbaikan peraturan daerah dan perbaikan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah. “Penyusunan rekomendasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Panggilan akrab Abah Rojik, sapaan politikus PKB selanjutnya membeberkan 29 rekomendasi menyangkut pelaksanaan program pembangunan berbagai aspek maupun pelayanan publik. Termasuk urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik penekanan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo.
Tingkat tingginya angka anak tidak bisa sekokah (ATS) yang merupakan permasalahan serius. Pihak DPRD mendesak OPD terkait mengambil langkah kongkret, terukur dan berkelanjutan dalam menekan angka ATS. “Ini bisa dilakukan melalui penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah serta perluasan akses layanan pendidikan inklusif dan merata,” katanya.
Pentingnya diperkuat program beasiswa,–termasuk 10.000 beasiswa kuliah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Juga program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan merata.
Pencapaian angka indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPJ ditargetkan sebesar Rp 90,67 persen, dan tealissasi 96.37 persen. Namun itu belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan,–mengingat masih terdapat kerusakan infrastruktur pendidikan yang siginifikan dan masih terabaikan.
Masih ada 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak. Sehingga DPRD meminta OPD terkait lebih serius menangani serta memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan tersebut.
Dari aspek kesehatan yang juga menjadi sorotan DPRD adalah pembangunan dua Pukesmas, yang diminta direalisasikan pada 2026. Selain itu, meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) yang sempat tertunda. RS semestinya selasai dibangun pada 2026, namun karena terkendala pelaksanaan di lapangan, sehingga gagal diselesaikan tepat waktu. “Kami minta dengan tegas RS Sedati harus selesai tahun ini, dan mulai bisa dioperasional 2027.
Terkait OPD harus memastikan kesiapan dalam sumber daya manusianya,” tegas Abah Rojik.
Sementara Bupati Subandi meminta semua OPD menindaklanjuti rekomendasi legislatif sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja untuk kelangsungan berbagai program pembangunan ke arah lebih baik lagi. (Kin )
