Sidoarjo, suaraharapan.online
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Forum CSR. Forum tersebut menjadi mekanisme satu pintu dalam penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan.
Langkah itu dibahas dalam audiensi yang dihadiri jajaran pejabat daerah, BUMN,
BUMD, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Forum
CSR diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi
program pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengatakan bahwa penguatan pengelolaan CSR menjadi kebutuhan penting di tengah pengurangan dana transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus membuka sumber-sumber
pembiayaan alternatif di luar APBD agar program prioritas pembangunan tetap
berjalan optimal.
”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai
infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata
Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (26/10/2026).
Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang selam iini telah berkontribusi bagi pembangunan daerah. Jumlah perusahaan di Sidoarjo saat
ini mencapai sekitar 6 ribu perusahaan. Potensi CSR dapat menjadi salah satu
kekuatan untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah
berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR
benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi, pelaksanaan CSR perlu diselaraskan dengan program pemerintah
daerah. Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan
masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diarahkan
pada program prioritas.
Dia juga meminta pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan
dirumuskan secara jelas. Skema yang bisa dipakai, lanjut Subandi, adalah komposisi
dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema tersebut
selanjutnya perlu dibahas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan
masing-masing pihak.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar
kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Sidoarjo. Tingginya angka pengangguran perlu ditangani melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kerja kepada warga lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
”Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Masih kata Subandi, dengan adanya Forum CSR ini, bisa dibahas pula pentingnya
penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah.
Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan perlu direncanakan secara terpadu. Agar pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
”Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan,
bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Forum ini diharapkan dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif
sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,”
harapnya. (Kin)
