Sidoarjo, suaraharapan.online
Outing Day Learning (ODL) yang digelar di sejumlah sekolah sedang menjadu perhatian sejumlah wali murid menyampaikan aduan dan keluhan langsung pimpinan daerah.
Menindak lanjuti itu, Bupati Sidoarjo Subandi meminta pihak sekolah tidak
memaksakan kegiatan yang dapat menambah beban pengeluaran para wali murid.
Subandi memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo
mengevaluasi pelaksanaan ODL di sejumlah sekolah, baik tingkat SD maupun SMP
negeri dan swasta.
Evaluasi tersebut juga diminta ditindaklanjuti oleh Pelaksana
Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.
Hal tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam Launching
Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu
(16/9/2026).
Dalam acara itu juga dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.Subandi menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan wali murid
mengenai biaya kegiatan ODL. Salah satu aduan menyebut kegiatan ODL ke Jogja
dikenakan biaya sekitar Rp1,2 juta.
Menurut Subandi, pelaksanaan kegiatan sekolah perlu mempertimbangkan kondisi
ekonomi wali murid. Kegiatan ODL diharapkan tetap memberikan pengalaman dan manfaat bagi siswa tanpa menambah beban pengeluaran orang tua.
“Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi.
Bupati juga menyampaikan bahwa kegiatan ODL tidak harus dilaksanakan ke luar
daerah apabila biaya yang dibutuhkan cukup besar. Sekolah dapat memilih lokasi
yang lebih dekat dengan tetap memperhatikan tujuan kegiatan pembelajaran.
Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo, jalan-jalan,” katanya.
Subandi mencontohkan laporan mengenai kegiatan ODL siswa SMP ke Malang yang
membutuhkan biaya sekitar Rp1 juta lebih untuk kegiatan selama dua hari.
“Acara di Malang, ODL anak SMP, dikenakan satu juta berapa, dua hari. Ini tidak
boleh,” tegasnya.
Untuk itu, Subandi meminta Dispendikbud bersama jajaran sekolah menindaklanjuti
evaluasi pelaksanaan ODL agar kegiatan sekolah tetap berjalan sesuai ketentuan dan
memperhatikan kondisi wali murid.
Selain biaya kegiatan, Subandi juga meminta sekolah memberikan kesempatan yang
terbuka dalam penggunaan jasa transportasi. Sekolah tidak diminta terpaku pada penyedia kendaraan tertentu selama kendaraan yang digunakan memenuhi aspek keselamatan dan kelayakan.
“Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak
usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” ujarnya.
“Kondisi ekonomi seperti ini, mari kita lihat dampaknya kepada masyarakat, yang
dirasakan oleh masyarakat. Jangan sebentar-sebentar ODL, ternyata masih ada
warga yang komplain,” pungkasnya.(Kin)
