Sidoarjo, suaraharapan.online
Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn meminta paguyuban
pedagang menurunkan nilai pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan
Car Free Day (CFD). Dari Rp15 ribu sampai Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu saja setiap
jualan. Jangan memberatkan para pedagang yang mencari nafkah.
“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa
mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Bupati Subandi dalam Rapat
Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (1/10/2026).
Alokasi nilai pungutan pedagang CFD Rp 5 ribu tersebut diusulkan Rp2 ribu bagi
paguyuban pedagang dan Rp3 ribu untuk mendukung pengelolaan sampah di
kawasan CFD.
Bupati Subandi menegaskan, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan
bisnis. Karena itu, pungutan kepada pedagang perlu dibuat proporsional. Jangan
sampai memberatkan pelaku usaha yang memanfaatkan CFD sebagai ruang untuk
mencari penghasilan.
“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya.
Menurut Bupati Subandi, pungutan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan
internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama
antara paguyuban dan pemerintah. Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani pedagang.
Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo)
menjelaskan, besaran pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini dibayarkan
pedagang digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan CFD. Di antaranya,
untuk kebersihan, dan penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota
paguyuban yang mengalami sakit maupun meninggal dunia.Selain persoalan pungutan, perwakilan paguyuban juga menyampaikan aspirasi lain.
Aspirasi itu terkait keberlangsungan usaha pedagang saat pelaksanaan CFD selama
bulan Ramadan. Kegiatan itu dihentikan sementara selama bulan Puasanya.
Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo dapat mencarikan solusi bagi pedagang.
Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, kondisi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai saat berjualan di lokasi CFD kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.
Pengunjung Capai 18.030 Orang
Evaluasi kegiatan CFD tidak hanya melihat besaran pungutan yang ditarik dari
pedagang. Pemerintah juga perlu menghitung beban yang ditimbulkan dari
meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Terutama
persoalan sampah dan penggunaan fasilitas umum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono
menyebutkan, jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang.
Sementara jumlah personel untuk menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 personel.
Para petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan
sekitarnya. Untuk mendukung penanganan sampah, DLHK Sidoarjo juga menyiapkan
empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD. Tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan kebersihan menjadi
cukup besar. Karena itu, pengelolaan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada
pemerintah.
Pedagang, melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan
ruang publik, juga perlu mengambil bagian dalam menjaga kebersihan.
“Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan.
Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5 ribu dengan penangan sampah yang
sudah diolah,” tambahnya.
Arif juga mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk
melakukan pembatasan pedagang. Karena, banyaknya jumlah pedagang menambah
jumlah kerusakan fasum seperti tanaman.
“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan
Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,”
ucapnya.
*Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36 Juta Selain persoalan sampah, Pemkab Sidoarjo juga mengevaluasi penggunaan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Alun-Alun Sidoarjo turut memberikan dampak terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Berdasar hasil evaluasi, total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp36,6 juta.
Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median
Jalan Gubernur Suryo Rp8,1 juta. Selain itu, fasilitas toilet umum juga mengalami
kerusakan dan kelebihan beban penggunaan (overload). (Kin)
