Sidoarjo – SH
Meski Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2024 ditolak oleh mayoritas fraksi, DPRD Sidoarjo tetap melanjutkan pembahasan Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025.
Sementara di sisi lain, pihak eksekutif masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menyampaikan bahwa meskipun belum ada kejelasan soal LPj, pihaknya optimistis PAK APBD 2025 tetap bisa disahkan.
Ia menilai regulasi yang menyatakan pengesahan PAK harus didahului dengan Perda LPj masih memiliki tafsir yang beragam.
“Kami tetap yakin PAK bisa disahkan. Proses pembahasan masih panjang dan saat ini kami fokus menjalankan tahapannya terlebih dahulu,” ujar Abdilah Nasih, saat dikonfirmasi pada Selasa 29 Juli 2025 kemarin.
Menurutnya, tahapan pembahasan APBD Perubahan dijadwalkan berlangsung hingga September 2025. Terkait keputusan akhir apakah disahkan atau tidak, menurutnya itu bisa diputuskan nanti.
“Pengambilan keputusan nanti saja. Sekarang yang penting proses pembahasannya tetap berjalan,” imbuhnya.
Cak Nasih juga menyebutkan bahwa hingga kini hasil konsultasi Pemkab Sidoarjo ke Kemendagri belum diterima. Ia memperkirakan hal ini butuh waktu karena penolakan LPj APBD oleh legislatif merupakan hal yang relatif baru di Kemendagri.
“Karena itu kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Proses dan timeline PAK tetap kami lanjutkan,” tegasnya.
Sementara disisi lain, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, M Ainur Rahman, mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendagri sebagai hasil konsultasi yang telah dilakukan.
“Kami tidak mau berspekulasi soal boleh atau tidaknya PAK digelar. Insyaallah surat dari Kemendagri akan turun besok, kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” pungkasnya. (Kin)
