Sidoarjo, suaraharapan.online
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah memperkuat
kolaborasi lintas instansi untuk memastikan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tepat sasaran. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi
bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan,
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) di Ruang Delta Wicaksana
(Opsroom) Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada sinkronisasi dan pemetaan data calon penerima bantuan
RTLH agar penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara
terukur, berbasis data, dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.
Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan pentingnya penyatuan data dari seluruh
instansi agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi rumah tidak
layak huni yang ada di masyarakat.
“Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah
yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih
membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Subandi meminta seluruh data yang ada dilakukan verifikasi dan pencocokan ulang di
lapangan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani.
Harapan saya dalam tiga sampai empat tahun ke depan
kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan
bantuan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemetaan tersebut akan mengacu pada data Dinas Sosial
sebagai basis utama penentuan sasaran penerima bantuan.
“Harapan saya nanti hasil dari Dinas Sosial bisa kita petakan, yang kira-kira tidak layak huni betul – betul layak huni, katanya.
Terkait keterlibatan Baznas dalam program RTLH, Subandi menyampaikan bahwa
sumber pendanaan berasal dari zakat dan infak Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kabupaten Sidoarjo sehingga penyalurannya harus bebas dari intervensi pihak
manapun.
“Karena Baznas ini bantuan dari ASN, saya tidak mau ada intervensi dari pihak luar.
Saya ucapkan terima kasih kepada ASN di seluruh Sidoarjo yang telah berkontribusi
melalui Baznas,” ujarnya.
Subandi juga menyebut, sejumlah persyaratan RTLH di antaranya rumah berdiri di
atas tanah milik sendiri, bukan berada di lahan irigasi, serta tidak membedakan latar
belakang agama penerima.
Ketua Baznas Sidoarjo, Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar menjelaskan bahwa
pengolahan dan sinkronisasi data penerima bantuan masih terus dilakukan.
Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk
menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.
“Untuk melakukan kroscek penerima bantuan RTLH ini dari data kami ada sebanyak
289 yang tengah waiting list, kami membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk kroscek
dilapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten
Sidoarjo, Eri Sudewo, mengatakan bahwa proses integrasi data penerima bantuan
RTLH akan dilakukan secara bertahap melalui sistem data warehouse yang dikelola
Pemkab Sidoarjo.
Langkah tersebut bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data agar
proses penyaluran bantuan lebih akurat dan terintegrasi.
“Data yang sudah ada akan kami masukkan terlebih dahulu ke dalam data warehouse.
Selanjutnya, ketika data intervensi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN) tersedia, akan kami integrasikan juga sehingga seluruh data penerima bantuan
dapat terkelola dalam satu sistem,” kata Eri.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan ke depan juga akan mengacu pada DTSEN,
khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5. Dengan demikian
bantuan yang diberikan pemerintah maupun lembaga mitra dapat lebih tepat sasaran
kepada keluarga miskin dan rentan.
Ditempat yang sama, Kepala Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma dan Kepala Dinas
Perkim CKTR, M. Bachruni Aryawan menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan verifikasi dan kroscek ulang data calon penerima bantuan RTLH
dilapangan untuk kemudian dijadikan satu dengan baznas menjadi satu data oleh Diskominfo.
Kami siap melakukan kroscek dan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang
digunakan benar-benar valid sehinhga bantuan RTLH dapat disalurkan kepada masyarakat,
yang berhak menerimanya,” ujarnya. (Kin)
