Sidoarjo, suaraharapan.online
Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target Rp1,794 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang pembiayaan
pembangunan daerah sekaligus menunjukkan kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pajak daerah memiliki kontribusi besar terhadap keuangan daerah. Sumbangannya mencapai sekitar 63–65 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi salah satu
penopang utama pembiayaan pembangunan. Mulai pembangunan infrastruktur jalan, Li pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat
bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi di sela sambutan
kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo pada Kamis
(12/11/2026).
Capaian penerimaan pajak tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak,
terutama wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Karena itu, ia
menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah
berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Subandi juga mendorong agar PAD terus ditingkatkan melalui optimalisasi potensi
pajak daerah. Salah satu upaya yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan adalah digitalisasi sistem perpajakan yang mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan
kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali
kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo
Yudhi Iriyanto menjelaskan, kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk
apresiasi kepada wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan yang berperan
dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Berdasarkan laporan BPPD, dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,794
triliun, realisasi hingga saat ini telah mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp281 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran 2026.
Yudhi menyebutkan, capaian penerimaan dari sejumlah jenis pajak menunjukkan
perkembangan positif. Di antaranya, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran
yang telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari peran aktif
masyarakat dan mitra usaha dalam memahami fungsi pajak sebagai sumber
pembiayaan pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi
pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif
masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada wajib
pajak panutan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka
terhadap pembangunan daerah. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima. Kategori penerima tersebut mencakup apresiasi kepada instansi pemerintah atas
dukungannya dalam optimalisasi pajak daerah serta lembaga dan badan usaha untuk sejumlah jenis pajak. Di antaranya pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta
tenaga listrik.
Selanjutnya, penghargaan juga diberikan untuk kategori Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi.
Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
apresiasi diberikan kepada badan usaha, orang pribadi, dan desa panutan.
Selain itu, penghargaan apresiasi atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB). Apresiasi tersebut disertai pengundian bagi wajib pajak patuh dengan
menetapkan satu orang pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menambahkan, penilaian wajib pajak panutan dilakukan berdasarkan tiga
kriteria utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas
waktu pembayaran pajak.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi,
serta mitra usaha yang selama ini mendukung penguatan pelayanan, mempermudah kanal pembayaran, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Dalam kesempatan tersebut, BPPD turut memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak
Sidoarjo yang divisualisasikan melalui karakter semut. Pemilihan semut memiliki
filosofi kekompakan dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. (Kin)
