Sidoarjo, suaraharapan.online Pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo mulai
beralih ke sistem digital. Melalui aplikasi MyRetribusi, Pemkab Sidoarjo berupaya mempermudah
transaksi bagi pedagang sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Percepatan digitalisasi tersebut diperkuat dengan peluncuran program PASAR JAGO
(Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada
Kamis (13/8/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten
Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, digitalisasi retribusi pasar mulai diintensifkan sejak Mei 2026. Hasilnya
positif. Di antara 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, 12 pasar telah menerapkan layanan
pembayaran digital MyRetribusi.
”Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan
Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi. Ini
menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi dengan
pembayaran digital,” jelas Yudhi.
Menurut dia, digitalisasi tidak hanya bermanfaat memudahkan transaksi, tetapi
juga berdampak positif bagi penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar
pada Januari sampai April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan.
Setelah MyRetribusi berjalan pada periode Mei sampai Juli, rata-rata penerimaan
meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.
”Digitalisasi memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan,
dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi pembayaran retribusi oleh pedagang dapat masuk
dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal bagi PAD,” tambah Yudhi.
Menurut dia, tren penggunaan transaksi digital ini juga terus meningkat. Porsi
penerimaan digital pada Mei 2026 lalu baru mencapai 2,7 persen. Saat ini, angkanya meningkat menjadi 33,4 persen.
Selain meningkatkan transparansi penerimaan, penerapan MyRetribusi juga ditarget mampu
mengurangi biaya administrasi pemerintah. Mulai 2027 mendatang, digitalisasi akan diterapkan secara penuh. Diproyeksikan, tidak diperlukan lagi biaya pencetakan
karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.
Yudhi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tersebut membutuhkan
keterlibatan seluruh pihak. Terutama, para juru pungut retribusi pasar. Merekalah yang selama ini menjadi
ujung tombak pelayanan di lapangan. Transformasi digital tidak akan berhasil
hanya dengan membangun sistem.
”Yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan
memudahkan masyarakat. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru
pungut yang mau beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini,” katanya.
Yudhi berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat
diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo.
Mengapa? Karena digitalisasi harus
didampingi sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif.
Bukan sekadar perubahan cara pembayaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr Fenny Apridawati menambahkan, digitalisasi pasar
bukanlah proses yang terjadi secara instan. Upaya tersebut telah dirintis sejak 2017 dan
membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar,
pedagang maupun masyarakat.
”Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu itu bukan waktu
yang singkat. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini
kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,” ujarnya.
Fenny menyebut, kehadiran MyRetribusi mendukung upaya pemerintah daerah
untuk mempercepat perubahan di 19 pasar daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Digitalisasi akan
bermanfaat maksimal apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah,
cepat dan transparan.
”Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang
bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan
masyarakat Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi secara tunai. Pemerintah juga memiliki
catatan penerimaan yang lebih baik,” jelasnya.
Fenny menambahkan, pada masa mendatang, transformasi digital harus
dilakukan secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital diharapkan tidak
berhenti pada retribusi pasar, tetapi terus berkembang menjadi bagian dari kebiasaan
masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah daerah.
”Ke depan, digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin
terbiasa menggunakan pembayaran digital. Sehingga, pelayanan pemerintah menjadi
lebih praktis transparan, dan akuntabel,” tegas Fenny.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa
penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem
pembayaran. Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan mudah diakses dinilai penting untuk menciptakan
lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.
Peluncuran PASAR JAGO mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim
melalui penguatan ekosistem pembayaran digital. Termasuk, penyediaan QRIS Experience dan
infrastruktur pembayaran retribusi pasar. (Kin)
