Sidoarjo, suaraharapan.online
Ratusan kepala sekolah SD dan SMP negeri menjalani mutasi
dan promosi. Total 254 kepala SD dan SMP negeri dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo H
Subandi SH MKn di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (12/8/2026). Tugas besar
mereka memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah
karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk
berkembang,” kata Bupati Subandi di hadapan ratusan kepala sekolah serta
pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati Subandi mengucapkan selamat
atas amanah yang diemban sebagai para kepala sekolah. Dia berpesan, kepala
sekolah harus mampu memegang teguh tanggung jawab memimpin satuan
pendidikan. Harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.
Jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari kenyamanan, melainkan ruang
untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan
sumber daya manusia.
“Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi,
melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif,
dan penentu arah perubahan,” ucap Bupati Subandi.
Bupati Subandi menegaskan, sekolah maju lahir dari kepemimpinan yang mampu
menggerakkan guru, memastikan setiap anak mendapat pendidikan bermutu, serta
membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak didik.
Disampaikan kembali bahwa sekolah merupakan bagian penting dari pembangunan
Kabupaten Sidoarjo.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2025–2030 adalah “Menata
Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing,
Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Visi dan misi itu hanya terwujud dengan sumber daya
manusia yang kuat dan berkualitas.
“Peran kepala sekolah di sini, membentuk generasi masa depan melalui pendidikan
yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya
Bupati Subandi juga meminta seluruh kepala sekolah mendukung program
prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah program 20.000 beasiswa pendidikan. Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang
putus sekolah karena alasan ekonomi.
“Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000
beasiswa pendidikan,” sebutnya.
Bupati Subandi juga mengatakan ewanti-wanti para kepala sekolah agar lebih bijak
menyikapi kegiatan ODL (outdoor learning). Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas
tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Oleh
karena itu, pelaksanaan ODL cukup di dalam daerah saja. Cukup di dalam Provinsi
Jawa Timur.
“Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada; anak yang tidak mampu.
Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak
usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ucapnya.
Bupati Subandi juga berpesan kepada kepala sekolah yang baru agar cermat dalam
mengelola program bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Program
perbaikan fasilitas sekolah tersebut diharapkannya dapat dikerjakan dengan baik.
Pembangunannya harus sesuai spek. Komunikasi yang baik harus dilakukan
dengan kontraktor yang sudah ditunjuk.
“Karena, saya takutnya kepala sekolah yang baru ini butuh adaptasi. Jangan sampai
nanti ada kepala sekolah yang baru. Dia, sebagai pengelola swakelola, ternyata
pengelolaanya pembangunan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan
pembangunan,” tandasnya.
Bupati Subandi berharap tidak ada kepala sekolah yang tersangkut kasus hukum
akibat buruknya pelaksanaan program revitalisasi di sekolahnya. Ia berpesan agar
kepala sekolah meminta pendampingan kepada Inpektorat Kabupaten Sidoarjo
dalam menjalankan program swakelola tersebut.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala
sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada
di sekolahnya agar selesai dengan baik. Tidak ada urusan dan masalah dengan APH,” ucapnya.
Bupati Subandi juga menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah ini bebas
dari titipan. Dia meyakinkan bahwa 100 persen tidak ada gratifikasi dalam pengisian
pejabat kepala sekolah SD SMP negeri kali ini. Jika suatu saat diketahui ada gratifikasi
dalam pengisian jabatan kepala sekolah, sanksinya tegas. Yaitu, diberhentikan dari
aparatur sipil negara (ASN) dan guru.
“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang
kedua sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah pembangun
generasi. Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” ucapnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti
Lastiningsih mengatakan, dari 254 kepala sekolah tersebut, 90 kepala sekolah SD
negeri merupakan jabatan hasil promosi. Sisanya hanya bergeser tempat, tetap
menjabat sebagai kepala sekolah. Sedangkan jabatan promosi kepala sekolah SMP
negeri diisi sebanyak 12 orang. Sisanya hanya mutasi ke SMP negeri lain, yaitu sebanyak 15 orang.
Menurut dia, poses seleksi pemilihan kepala sekolah dilakukan secara transparan.
Serangkaian tahapan mulai seleksi administrasi hingga wawancara telah
dilakukan untuk menetapkan seorang ASN lolos menjabat sebagai kepala sekolah. Tim
Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menentukan
promosi jabatan kepala sekolah.
“Kemudian mutasi juga begitu. Ini juga ada penilaian dari PPK yang dipimpin oleh Ibu
Sekda. Kemudian ditetapkan oleh SK Bapak Bupati,” jelasnya.
Proses selanjutnya dilaksanakan melalui aplikasi yang namanya aplikasi SIM KSPSTK
(Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Kependidikan) dari Kemendikdasmen. Juga ada aplikasi dari BKN. Input dua aplikasi
itu disinkronisasi sampai keluar pertek (pertimbangan teknis).
“Pertek-nya turun, kemudian baru bisa dilakukan proses pengukuhan hari ini,”
bebernya. (Kin)
