Sidoarjo, suaraharapan.online
Suasana yang harmonis dan sarat makna mewarnai pertemuan di
Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo saat rombongan Bupati
Sidoarjo Subandi beserta jajarannya beranjangsana ke kantor PD Muhammadiyah di
Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo, pada Senin (03/08/2026).
Selain bersilaturahmi, Bupati Subandi juga berdialog dengan pimpinan organisasi
keagamaan tersebut. Tujuannya adalah menyelaraskan langkah, sekaligus
mempertegas jalinan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah di
tingkat daerah yang bisa membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Bappeda, BKD, Kesbangpol, Inspektorat, serta
stakeholders terkait menyampaikan, pemerintah daerah akan terus memprioritaskan
dukungan bagi program keumatan dan kemaslahatan.
Bupati Subandi mengatakan bahwa skema dukungan keuangan maupun fasilitas
publik akan diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Sidoarjo selalu mendukung penuh setiap kegiatan yang bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo
“Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin
seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang
benderang dan berdampak nyata bagi warga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PD Muhammdiyah Sidoarjo A. Dzo’ul Milal menyampaikan
pentingnya menjaga ritme komunikasi agar setiap program kerja bagi masyarakat
dapat berjalan selaras dengan agenda prioritas kabupaten.
“Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian
positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair,
berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama,” katanya
Dalam silaturahmi itu, Bupati Subandi menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi
pembahasan antara Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah Sidoarjo sebagai
berikut Akuntabilitas Hibah: Penyelarasan alokasi bantuan melalui dinas teknis terkait,
didampingi Inspektorat demi menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
- Layanan Pendidikan dan BPHTB: Penyederhanaan izin operasional sekolah dan
rumah ibadah berbasis digital, serta pemberian insentif/pemberkasan BPHTB fasilitas
sosial. - Legalitas Aset Wakaf: Fasilitasi dan pendampingan lintas instansi bersama BPN
untuk percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf masjid maupun musala. - Infrastruktur Kesehatan: Penguatan jaminan UHC warga serta pemanduan izin
pengembangan sarana kesehatan milik jejaring persyarikatan.
-Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Melekat: Pemkab Sidoarjo tengah
mematangkan sistem integrasi perizinan berbasis digital guna memangkas alur
birokrasi. Melalui kanal ini, pemantauan status berkas perizinan lembaga pendidikan
atau tempat ibadah dapat diakses secara transparan, sehingga hambatan di lapangan
bisa diurai lebih cepat. ( Kin)
