Sidoarjo, suaraharapan.online
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar rapat koordinasi bersama Paguyuban
Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten
Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat ini bertujuan untuk
menggalang dukungan penuh terhadap program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang diinisiasi oleh
Presiden Prabowo Subianto.
Sesudah maupun sebelumnya menerbitkan surat edaran terkait dukungan dari Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Bupati
Subandi kini merangkul kepada jajaran kepala desa, perangkat desa, kelurahan, hingga BPD
untuk bersinergi, mensukseskan KDMP.
“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis, apabila seluruh elemen pegawai (ASN) juga kepala Desa/ Kelurahan serta BPD ikut serta didalamnya.
Di mulai minggu
ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta
pemerintah daerah,” ujar Subandi dalam arahannya.
Dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala dinas terkait, di antaranya Kepala
Dinas PMD; Kepala Dinas P2CKTR; Kepala Dinas Kominfo; Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian; serta Kepala DPMPTSP. Hadir pula Kepala Bagian Hukum, Kepala
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, para camat, serta kepala desa dan lurah.
Subandi menginstruksikan agar implementasi program KDMP di Sidoarjo didesain secara
unik dan inovatif dibanding daerah lain agar mampu menjadi model percontohan nasional. Ia, juga
membakar semangat jajarannya untuk menyukseskan program prioritas presiden
seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak
harus terlibat aktif menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa,”
tegasnya.
Menurut Subandi, rapat koordinasi ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah
daerah dalam membangun komunikasi yang terintegrasi antara BPD dan perangkat desa
agar KDMP memiliki basis keanggotaan yang kuat dan luas.
Program KDMP dinilai akan berjalan efektif jika pengelolaan keanggotaannya optimal.
Oleh arena itu, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan terhadap desa/kelurahan yang
programnya sudah berjalan. Data ASN yang wajib menjadi anggota juga akan diintegrasikan
melalui sistem satu data dari Dinas Kominfo yang dapat dipantau langsung via dashboard.
“Apabila Surat Edaran (SE) telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan
rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di
lapangan.
Setelah semua siap, dalam menjalankan program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,” ucapnya. (Kin)
