Sidoarjo – SH –
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, S.E., menegaskan tetap setia merangkul para pihak terkait dan mewadahi pengaduan maupun minta perlindungan dari Pedagang Kaki Lima (PKL), yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat (IPPM), yang kerap terusir saat mencari nafkah di wilayah Sidoarjo, Senin (26/1/2026).
Ruang rapat Komisi B (Bidang Perekonomian da Keuangan) DPRD Sidoarjo mendadak ramai dan haru, saat puluhan PKL yang tergabung dalam IPPM menumpahkan keluh kesah mereka kepada Anggota Dewan yang menghadiri ruangan.
Para pejuang ekonomi keluarga selama ini harus hidup “nomaden” alias berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain tanpa kepastian tempat tinggal untuk berdagang. Ironisnya, mereka seringkali hanya memanfaatkan fasilitas umum (fasum) di pinggir jalan karena keterbatasan akses yang digunakan untuk berjualan.
” Parah PKL. sangat kesulitan karena pasar rakyat yang kami bangun harus ber pindah – pindah dari desa hingga antar kecamatan. Rasanya berat sekali mencari tempat menetap,” ungkap Ketua IPPM, Abidin, dengan nada bergetar di hadapan para wakil rakyat.
Kepedihan juga keluh kesa para pedagang memuncak saat mereka menceritakan penolakan terang-terangan dari pihak Desa Plumbungan. Meski kini telah melegalkan diri dari sebuah paguyuban menjadi organisasi resmi, IPPM merasa belum mendapatkan sentuhan pemberdayaan dari pemerintah daerah.
“Banyak kepala desa yang menolak aktivitas kami. Kami hanya bisa legowo, tapi kami berharap setelah legal, ada tangan pemerintah yang merangkul kami,” tambah Abidin.
Menanggapi jeritan hati parah PKL. Kusumo Adi Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan yang memimpin dengar pendapat (hearing), langsung memberikan instruksi tegas kepada dinas terkait.
Ia memastikan bahwa negara harus hadir di tengah keringat para pedagang kecil. Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah wajib memberikan kesempatan usaha dan perlindungan.
“Kusumo segera memfasilitasi IPPM melalui dinas-dinas terkait agar ekonomi Sidoarjo terus meningkat. Kami sudah panggil dinas untuk membahas solusi nyata bagi mereka,” tegasny.
Kusumo meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum), untuk turut memperhatikannya tidak hanya menjadi penonton, melainkan memberikan pelatihan dan bantuan sarana seperti tenda jualan.
“Kesedihan jangan terulang lagi. Kami wakil rakyat siap mendengarkan dan memperhatikan kesejahteraan Anda semua agar taraf hidup pedagang kecil meningkat,” ucap Kusumo menenangkan para peserta hearing.
Langkah tepat yang dilakukan wakil rakyat ini untuk menumbuhkan semangat hati para pkl. yang mencari nafkah dari desa ke desa lain dari Kecamatan ke Kecamatan lain, ini supaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang Legal.
