Sidoarjo, suaraharapan.online
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menegaskan komitmen
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung sekaligus memperkuat
pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut
disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo,
Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo
dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya.
Pertemuan tersebut membahas pemantauan perkembangan politik di daerah terkait
monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG serta peningkatan
pelayanan dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Delta
Wibawa pada Selasa (8/9/2026).
Bupati Subandi menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program
strategis nasional.
MBG memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang
sehat, aman, dan berkualitas.
Menurut Bupati Subandi, pelaksanaan program MBG tidak sekadar berkaitan dengan
penyediaan makanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta
penguatan kualitas generasi penerus bangsa.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional.
Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.
Bupati Subandi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai dinamika yang
harus menjadi perhatian bersama. Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan
bahan makanan, kualitas serta keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima
manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.
Karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting.
Tujuannya, memastikan berbagai
persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan
solusi secara bersama-sama.
Bupati Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG
harus dibarengi dengan pengawasan yang nyata.
Pengawasan tidak cukup dilakukan
dengan koordinasi saja. Harus pula dipastikan bahwa seluruh SPPG menjalankan
tugas sesuai standard operational procedure (SOP).
Termasuk, pentingnya memastikan kelengkapan perizinan SPPG sejak sebelum
menjalankan kegiatan. Dia meminta SPPG yang proses perizinannya belum selesai
agar segera menuntaskannya.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan
apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya
baru dijalankan,” tegasnya.
Bupati Subandi juga meminta ada penguatan pendampingan dan pembekalan bagi
pengelola SPPG. Hal tersebut diperlukan agar setiap pengelola memahami tugas dan
tanggung jawabnya.
Terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan
yang diberikan kepada penerima manfaat.
Dia mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menggunakan bahan makanan yang
sudah tidak layak.
Apabila ditemukan bahan yang kualitasnya tidak memenuhi
standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak digunakan dalam proses
penyediaan makanan.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak
bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan
pemerintah,” pesannya.
Bupati Subandi juga memerintahkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh pada
setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Mulai penerimaan bahan makanan, proses
pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Setiap
proses harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, kualitas dan
keamanan makanan benar-benar terjamin.
Untuk memperkuat pengawasan, Bupati Subandi menyampaikan rencana
pembentukan satuan tugas (satgas) tingkat Kabupaten Sidoarjo.
Satgas nantinya
diharapkan dapat melakukan pengawasan secara lebih terkoordinasi dengan
melibatkan perangkat daerah terkait sampai tingkat kecamatan dan desa.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG.
Mulai
bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai
pengiriman,” tandasnya.
Selain pengawasan terhadap bahan makanan dan proses pengolahan, Bupati
Subandi meminta pengecekan terhadap kondisi sanitasi seluruh SPPG.
Bahkan,
SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya tetap perlu diperiksa ulang
untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan memenuhi
kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak.
Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Bupati Subandi berharap, seluruh unsur yang terlibat mampu memberikan
dukungan dan pendampingan secara maksimal agar program MBG dapat berjalan
dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan program strategis MBG membutuhkan
tanggung jawab bersama, khususnya para pengelola SPPG.
Mereka menjadi bagian penting
dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.
Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama
mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Kin)
