Sidoarjo, suaraharapan.online
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bekerja keras terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan dan layanan publik.
Dalam salah satu langkah strategis terbaru adalah rencana penerapan QRIS Tap sebagai inovasi sistem pembayaran non-tunai untuk mempercepat dan memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Langkah tersebut untuk dibahas secara serius dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4). Forum ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk mengevaluasi dalam capaian tahun sebelumnya sekaligus menyusun strategi menghadapi penilaian Championship TP2DD tahun 2026.
H. Subandi Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa digitalisasi transaksi kini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Di. Erah Digitalisasi ini sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita secara terukur,” tegasnya.
Menurut H. Subandi dalam penerapan QRIS Tap akan menjadi terobosan penting dalam sistem pembayaran digital daerah. Berbeda dengan metode transfer atau scan barcode biasa, QRIS Tap memungkinkan masyarakat cukup menempelkan ponsel ke mesin pembaca contactless atau EDC untuk menyelesaikan transaksi. Sistem ini dinilai lebih cepat, praktis, aman, dan sangat cocok diterapkan pada berbagai layanan publik.
Pemkab Sidoarjo sangat optimistis teknologi ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi, pajak daerah, hingga transaksi layanan publik lainnya tanpa harus menggunakan uang tunai.
Keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam digitalisasi transaksi sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2025.
Kabupaten Sidoarjo ini berhasil meraih apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, dengan dinobatkan sebagai TP2DD Terbaik III wilayah Jawa-Bali. Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga berhasil meraih Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional dalam inovasi pembayaran retribusi secara non-tunai.
Dalam prestasi tersebut turut berdampak pada peningkatan capaian ETPD Kabupaten Sidoarjo yang melonjak hingga 99,5 persen, angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada Semester II tahun 2025.
Bupati Sidoarjo. H. Subandi menyebut capaian itu merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran TP2DD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam forum HLM tersebut, sejumlah narasumber dari pusat dan daerah turut hadir untuk memperkuat strategi implementasi. Di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perwakilan dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.
Di dalam kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan regulator agar implementasi QRIS Tap dapat berjalan maksimal di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Sidoarjo H. Subandi juga menekankan pentingnya digitalisasi pada sektor-sektor yang selama ini masih memiliki transaksi tunai tinggi, seperti pasar tradisional, sektor perdagangan, hingga layanan kesehatan.
“Di saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada. Buatkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.
H. Subandi Bupati Sidoarjo meyakini digitalisasi transaksi yang merata akan mampu menutup celah kebocoran PAD sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD menyampaikan bahwa komitmen implementasi ETPD akan diperkuat melalui penerapan QRIS Tap di seluruh OPD.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah diharapkan segera bergerak cepat menyesuaikan sistem layanan agar pembayaran digital dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Semua OPD diharapkan segera menerapkan QRIS Tap dalam meningkatkan PAD maupun belanja daerah. Hal tersebut tidaklah sulit bagi semua OPD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkab Sidoarjo melihat korelasi positif antara transaksi non-tunai dengan pembangunan daerah. Sistem pembayaran digital dinilai mampu mendukung tata kelola yang transparan, meningkatkan akurasi pendapatan, hingga mempercepat realisasi program pembangunan.
Bahkan, capaian tersebut disebut turut berkontribusi terhadap tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 83,35, tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten.
“Non tunai (pembayaran) ini terbukti linier dengan pembangunan-pembangunan yang lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk kabupaten dengan angka 83,35,” pungkasnya.
Dengan sederet capaian tersebut, Pemkab Sidoarjo semakin mantap menatap 2026 sebagai tahun akselerasi digitalisasi layanan publik. Implementasi QRIS Tap diharapkan menjadi tonggak baru dalam modernisasi sistem pembayaran daerah sekaligus memperkuat posisi Sidoarjo sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi transaksi terbaik di Indonesia. (Kin)
